KORUPSI, rumitnya .....

Korupsi menjadi istilah yang populer di negara kita saat ini. Satu lawan yang lain, saling menghujat, menuduh dan menuntut. Orang kecil kayak saya ini jadi bengong, yang bener ini yang mana sih? Pertama-tama saya langsung mencari apa sih artinya "korupsi"? Sejenak navigasi di internet, saya menemukan satu post yang bagus, demikian jelasnya sehingga saya rasa perlu saya "copy and paste" di sini:

Asal kata Korupsi

Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.
(Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi)

Arti kata Korupsi

Korup : busuk; palsu; suap
(Kamus Bahasa Indonesia, 1991)

buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
(Kamus Hukum, 2002)

Korupsi : kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian
(The Lexicon Webster Dictionary, 1978)

penyuapan; pemalsuan
(Kamus Bahasa Indonesia, 1991)

penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain
(Kamus Hukum, 2002)

Diambil dari buku KPK ‘Mengenali dan Memberantas Korupsi’

Korupsi sebagai suatu proses sistemik:
Ketika saya masih kecil, seringkali ibu menyuruh saya membeli gula atau kebutuhan kecil lain di warung yang letaknya tidak jauh dari rumah. Pemilik warung mengenal saya. Tidak jarang, jika saya membeli sesuatu di sana, ibu pemilik warung memberi gula-gula atau mainan kecil kepada saya. Tentu saja saya senang. Ibu saya juga senang. Ini bukan korupsi. Saya rasa anda semua setuju.

Ketika saya bekerja di suatu perusahaan untuk pertama kalinya, pertama kali pula saya melakukan transaksi pembelian bahan baku. Kebetulan penjualnya seorang kenalan dari teman saya. Saya melakukan tawar menawar dengan baik, sehingga harga cukup bagus. Tetapi, tak terlalu lama setelah transaksi selesai, saya kaget menerima surat berisi uang tunai. Dia bilang, "bagi-bagi rejeki, buat kamu beli buku". Saya tidak bisa tidur sampai uang itu saya kembalikan. Dia bilang, "saya tidak menaikkan harga jual, saya cuma membagi keuntungan saya kepadamu, apa salahnya?"

Lamaaaaa....... sesudahnya, ketika saya sudah menjadi religius dan bertanggung-jawab pada sebuah pelayanan kesehatan, perusahaan farmasi menjual obatnya dengan harga tertentu, sesuai daftar harga (pabrik itu membuat daftar harganya sendiri). Lalu discountnya, diberikan tunai. Biasanya, beberapa "petinggi" memanfaatkan uang itu untuk "entertainment" staff, atau untuk kegiatan sosial, ataupun memenuhi kebutuhan sesama yang lain. Apa salahnya?

Bila ada suatu "manfaat", pasti ada suatu"biaya". Kalau dibalik, kalau "manfaat" itu dihapus, maka"biaya"nya akan terhapus. Ambillah contoh ke dua, saya mendapat tawaran "manfaat" beli buku. "Biaya" beli buku itu adalah "keuntungan" rekan itu yang adalah bagian dari "biaya pembelian" perusahaan tempat saya bekerja. Kalau saya pakai uang itu untuk beli buku, maka saya mendapat "manfaat" itu. Siapa yang bayar biayanya? Kelihatannya, rekan penjual, dia melepas sebagian kesempatan mendapat keuntungan itu. Tapi ujung-ujungnya, tentu saja yang mengeluarkan uang, yakni perusahaan tempat saya bekerja.

Godaan paling besar adalah "sistem". Penjual (lebih tepat disebut "oknum penjual") selalu mengatakan harga tidak bisa turun, tetapi bisa diberikan sebagai "hadiah" atau apapun namanya. Artinya, dalam faktur pembelian harganya tidak bisa dikurangi. Inilah godaan yang sering membuat kabur arti "korupsi", dan orang yang melakukannya sering tak menyadari bahwa ia telah masuk dalam suatu sistem yang korup.

Korupsi adalah kesalahan menentukan prioritas

Ini terlihat jelas dalam kasus yang ke tiga. Ada lima pihak yang terlibat dalam proses "jual - beli - konsumsi" obat-obatan, yakni perusahaan farmasi, oknum penjual, oknum pembeli, rumah-sakit dan pasien. Kembali kepada analisa "manfaat" dan "biaya" di atas, dalam sistem yang korup, maka oknum pembeli adalah yang paling menentukan "siapa yang harus membayar biaya dan/atau menerima manfaat".

Pihak perusahaan farmasi biasanya tidak peduli sejauh penjualan tidak di bawah batas yang ditentukan, yang penting laku dan menang persaingan di pasar.
Oknum penjual, kepentingannya adalah mencapai target penjualan.
Rumah sakit pembeli, pasrah aja, kalau beli mahal akan dijual mahal, kalau beli murah juga bisa dijual murah.
Pasien, karena terpaksa, harus pasrah.

Nah, oknum pembeli mempunyai pilihan, kepada siapa "manfaat" itu mau diberikan, dia punya kebebasan. Kemungkinan pertama, dipakai untuk kepentingan "gini-gono" yang membutuhkan biaya tetapi tidak bisa dibebankan ke dana resmi. Misalnya, entertainment. Kemungkinan kedua, dipakai untuk kepentingan "pribadi" atau "golongan" - berbau "korupsi"? Tapi secara hukum, sulit dibuktikan sebagai korupsi.

Kemungkinan ke empat, diberikan kepada rumah-sakit sebagai sumbangan. Dengan demikian, tidak ada lagi "biaya" karena "manfaat' dikembalikan kepada yang mengeluarkan biaya.

Kemungkinan ke empat, berikan kepada pasien. Caranya? Gampang aja, masukkan sebagai "uang kembali" pembelian, sehingga harga neto pembelian menjadi lebih murah. Jika harga jual ditentukan berdasarkan harga beli, maka dampaknya langsung kepada pasien.
Kalau mau tahu mengapa harga obat di banyak negara (bukan negara kita aja lho) menjadi mahal, sistem korup seperti inilah sumbernya, tetapi pelaksanya adalah para oknum pembelian yang salah menentukan prioritas.

Perlunya disermen.
Dalam sistem yang korup, tidak gampang mengambil suatu keputusan yang bersih. Karena itu, perlu disermen dalam kejujuran, diikuti keberanian mengambil tindakan. Seringkali orang luar tidak bisa membuktikan korup-tidak korup, apalagi dari luarnya. Yang korup seringkali malah jadi pahlawan, dan pahlawan sejati diseret ke pengadilan - terutama pengadilan massa. Di mana posisi kita?